Terlalu Dini Sebut Setgab Tak Kompak Soal BBM
Forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, hanya bersifat konsultasi dengan parpol.
Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy, menilai Demokrat tidak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi keberatan anggota Sekretariat Gabungan Koalisi lainnya terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Demo menolak kenaikan BBM
Menurut dia, Presiden SBY selaku Ketua Setgab Koalisi sudah menegaskan bahwa forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, tapi hanya bersifat berkonsultasi dengan para elit parpol. Sehingga, komentar Demokrat mengenai sikap Setgab lainnya tidak perlu dilontarkan terlalu dini.
"Karena pada akhirnya sikap final Fraksi itu ada di DPR. Dalam rapat antara Banggar dengan pemerintah yang diwakili Menkeu," kata Romy dalam perbincangan dengan VIVAnews, hari ini.
Apalagi, tambah Romy, seluruh anggota Banggar pun masih pada posisi rapat konsultasi tentang bagaimana opsi naik atau tidak naik. "Karena itu kewenangan Banggar, maka cerminan sikap seluruh fraksi, bukan hanya PKS. Kok seolah kita yang berada di pucuk pimpinan parpol ini sudah memutuskan."
PPP menolak rencana kenaikan harga BBM ini. Sebelumnya, Romy menyarankan pemerintah memikirkan ulang rencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, jika harga BBM dinaikkan maka target pertumbuhan berpotensi gagal tercapai.
Selain PPP, PKS pun menolak. PKS telah menyurati Presiden SBY untuk menyampaikan penolakan tersebut, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta.
"Kami sudah kirim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Rabu kemarin. Dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM dalam opsi itu.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
Partai Demokrat merespon keras sikap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh PKS melalui surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat, PKS tak pantas lagi menjadi partai koalisi. (eh)
Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy, menilai Demokrat tidak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi keberatan anggota Sekretariat Gabungan Koalisi lainnya terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, Presiden SBY selaku Ketua Setgab Koalisi sudah menegaskan bahwa forum Setgab bukan untuk pengambilan keputusan, tapi hanya bersifat berkonsultasi dengan para elit parpol. Sehingga, komentar Demokrat mengenai sikap Setgab lainnya tidak perlu dilontarkan terlalu dini.
"Karena pada akhirnya sikap final Fraksi itu ada di DPR. Dalam rapat antara Banggar dengan pemerintah yang diwakili Menkeu," kata Romy dalam perbincangan dengan VIVAnews, hari ini.
Apalagi, tambah Romy, seluruh anggota Banggar pun masih pada posisi rapat konsultasi tentang bagaimana opsi naik atau tidak naik. "Karena itu kewenangan Banggar, maka cerminan sikap seluruh fraksi, bukan hanya PKS. Kok seolah kita yang berada di pucuk pimpinan parpol ini sudah memutuskan."
PPP menolak rencana kenaikan harga BBM ini. Sebelumnya, Romy menyarankan pemerintah memikirkan ulang rencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, jika harga BBM dinaikkan maka target pertumbuhan berpotensi gagal tercapai.
Selain PPP, PKS pun menolak. PKS telah menyurati Presiden SBY untuk menyampaikan penolakan tersebut, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta.
"Kami sudah kirim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Rabu kemarin. Dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM dalam opsi itu.
"Soal diterima atau tidak, itu urusan lain, yang penting kita sudah nyatakan sikap," katanya. Anis mengatakan, secara fiskal, sebenarnya masih ada jalan selain menaikkan harga BBM.
Partai Demokrat merespon keras sikap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh PKS melalui surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat, PKS tak pantas lagi menjadi partai koalisi. (eh)
Comments
Post a Comment